bukuoposisiSeorang teman tertawa terbahak-bahak saat mendengar istilah saya ini. Namun, tak lama kemudian wajahnya berubah serius. “kamu tidak main-main bukan?”. Saya sama sekali tidak ingin sekedar bermain-main dengan istilah. Tak lagi menganggapnya sebagai seorang pejabat, kepada teman itu saya benjabarkan isitlah (yang sedikit mengandung ide) ini sebisanya. Dan diapun perlahan faham, bahkan turut andil membangun tesis yang akhirnya bagi justru bagi kami terasa radikal. Mungkin lantaran itulah sang pejabat mengajak saya untuk menghentikan pembicaraan, dan melanjutnya di ruang lain dengan seragam lain.Oposisi yang saya maksud bukan sekedar mmbuat garis penolakan yang kentara secara sporadis terhadap satu atau dua kebijakan pusat. Ini adalah soal tradisi untuk melawan yang sudah lama ditinggalkan. Melawan secara konsisten dan tak tanggung-tanggung. Baik Sjahrir, Hamka, Tan Malaka, hingga Navis tahu betul rasanya jadi ‘orang minang tulen”. bagaimana tidak, pada masa itu pemikir-pemikir kelas wahid ini pernah menjalani “prosedur” untuk menjadi seorang pemberontak. Mereka pernah menulis, membangun basis masa, mendidik, berpolitik, dibuang, dipenjara, difitnah, lalu mati sebagai pemenang. rentetan prosedur tersebut bak jalur pasti yang mesti di tempuh bila ingin menjadi dan dianggap sebagai seorang intleektual yang sah dari ranah bundo kanduang ini.

Jadilah kemudian Sumbar sebagai pintu besar tempat keluarnya orang-orang ditakuti sekaligus disegani. Wajar, bila akhirnya orang-orang pusat faham kenapa kerbau menjadi simbol suku bangsa yang satu ini. Sebab senjata para tokohnya memang terletak di kepala. Kepala yang selalu tajam menghunuskan tanduk ke depan. Bahkan tak ragu merobohkan pesaing-pesaing yang besar oleh citra, bukan derita seperti halnya mereka. Catatannya, kala itu tak banyak orang minang yang berminat menjadi Ambtenar (kini kita kenal dengan istilah PNS).

Bilapun pada satu fase mereka pernah duduk di pemerintahan, dan digaji oleh negara ,tapi kesudahannya mereka akan terpental, atau justru menarik diri demi idealisme masing-masing. kita ambil saja satu nama, Rahmah El-Yunusiah. Perempuan yang perjuangannya minim ekspos ini pernah duduk sebagai anggota MPRS wilayah Sumatera Tengah di bawah kepemimpinan Sukarno. Sistim demokrasi yang kemudian di pelintir haluannya oleh sang “pemimpin besar revolusi” membuat Rangkayo rahmah mambaliak. Dia malah bergegas mengakhiri karir yang nyaman itu, dan menerobos belantara bersama gerilyawan PRRI.

Sayangnya, saat ini tradisi “bandel” seperti itu sudah tak diteruskan lagi. Sekarang, pola pikir generasi minang sudah di stel untuk PNS minded. Makan gaji dari pemerintah, bekerja sesuai agenda, lalu tua sebagai pensiunan yang tak kunjung lepas dari uang jatah  penguasa adalah cita-cita setiap lulusan perguruan tinggi. Di kampung saya, “harga” PNS di bursa calon menantu bahkan selalu berfluktuasi pada angka-angka tinggi.

Pun halnya pejabat-pejabat seperti teman saya tadi. Pola pembangunan yang hampir sepenuhnya menjiplak dan berpihak pada kepetningan pusat menjadi kebanggaan tersendiri. Kesuksesan versi mereka adalah ketika mendapat pujian yang disimbolkan dengan piala-piala paumbuak ati. Setidaknya, laporan yang dinilai bagus oleh BPK, atau depdagri   menjadi idaman bagi sebagian pejabat kita di propinsi ini. Bahkan ada yang kental menunjukkan i’tikad untuk mengalas pantat seseorang di pusat supaya kekuasaan tetap lekat. Sementara  Orang-orang tua yang tersisa hanya terlihat bagai kumpulan orang-orang kalah yang ikut-ikutan memuji dan mengagumi para pemegang posisi. Pdahal teman-teman sejawat mereka sedang mengumpati situasi ini dari alam lain.

Menjadi propinsi oposisi adalah pilihan yang sebenarnya dalam isitlah lain sudah banyak di dengungkan. Tapi, pelaksanaannya jauh dari nyata. Mungkin cukup miris ketika kita mendapati lemahnya perlawanan pemerintah provinsi kita, saat pusat begitu keberatan dengan ide perda Syari’at. atau contoh-contoh nyata lainnya, yang seharusnya membuat desicion maker kita itu malu di hadapan nisan para pendahulu. Namun itu tentu saja tidak terjadi di satu lini pemerintahan semata. Siapapun di Sumbar berpeluang untuk meninggalkan peran sebagai kaum oposisi ini.

“Kenapa propinsi oposisi, bukan partai oposisi?” tanya teman saya tadi. Saya coba jelaskan bahwa pasca reformasi, pada dasarnya sebuah parpol dibentuk atas ide dan kepentingan golongan pusat. Membentuk partai sebegitu mudahnya bagi orang-orang berduit (yang notabene berkisar di Jabodetabek). Hal ini tak begitu teracuhkan oleh perantau Minang, lantaran berinfestasi di ladang politik, bukan pilihan anak dagang kita. Sementara undang-undang sudah membai’at sebuah tabiat kepartaian yang memiliki bargain kuat di pusat, dan keropos di daerah. Sudah bukan rahasia bahwa formulasi regenerasi ala DPP jakarta justru melemahkan pengkaderan di tingkat provinsi. Sementara,  Adapun perantau kita yang suaranya diacuhkan disana, justru hanya mengenal Sumbar sebagai tanah permainan di masa kecilnya. Akibatnya, mereka hanya dianggap sebagai “Minang Oplosan” yang tak punya alasan untuk bicara kondisi Sumbar terkini.

Nah dari sini, sebenarnya memang tak ada peluang lain bagi seorang pemikir Minang, kecuali total beroposisi. Minang bukan lagi status kesukuan yang sering terjegal rambu-rambu SARA, dan Sumbar bukan lagi staus administratif yang terpartisi dari kreatifitas kontra pusat. ini adalah ranah yang lain. Ranah yang seharusnya subur bagi para pengcounter handal. Nan tabujua lalu tabulintang patah, aua tataruang patah tigo samuik tapijak indak mati berlaku bagi setiap generasi yang merasa dirinya punya kepala. Bukan malah melemah lalu menyerah menjadi  budak besar (baca; PNS), ketimbang raja kecil(baca; pemikir radikal).

“Kita sudah berkhianat, dengan tidak berkhianat,” kata teman saya tadi pada akhir pembicaraan kami. Entah memang berkorelasi dengan istilah propinsi oposisi (mengingat obrolan kami sudah makan waktu, hingga wacana terasa tajelo-jelo sebegitu panjangnya), namun kalimat itu membuat saya tertegun. Hanya dalm hati saya dapt berkata; “bukankah besok kamu akan kembali memakai baju yang tadi pagi, dan masuk ke ruang yang itu lagi”.

—DiposTing OLeH M FaDLi Di POSMETRO PADANG eDisi Minggu (19/7)—

Iklan