MASUK hitungan tahun ke-10 reformasi bergulir di Tanah nan penuh sejarah panjang ini. Akan tetapi, manfaat apa yang benar-benar telah kita rasakan sekarang ?. Apakah benar reformasi telah berjalan sesuai sinkronnya ataupun memang reformasi masih sekedar label yang difungsikan. Dalam arti kata masih “dibutuhkan” untuk memenangkan sesuatu maupun pihak yang merasa “Dewa” dalam perjalanan 10 tahun reformasi di negeri ini.

Pertanyaan di atas boleh jadi terlalu pesimis bagi kelompok tertentu. Tapi kenyataannya, pada tingkat “akar rumput”, pertanyaan itulah yang kini kian mencuat. Bahkan belakangan disinyalir munculnya Sindrom Aku Rindu Soeharto (SARS). Munculnya SARS baru itu bukanlah fenomena yang mengada-ada. Tapi benar-benar berkembang di kalangan masyarakat bawah yang merasa di era Orde Baru keamanan dan ketertiban relatif lebih baik dibanding sekarang.

Realita sosial nan demikian, tak alang mebuat jungkir balik perfect action untuk bangkit. Dimana rasa kepercayaan rakyat sudah semakin kian menipis dengan semua harapan dibalik wujud reformasi itu sendiri. Tentu saja efek domino dari itu semua semakin menggelembung dan kemudian bak bola salju yang bertambah besar menggelinding serta melumerkan apa yang namanya REFORMASI itu sendiri. Ditambah dengan tingkah laku politisi ditingkat elite, kecurangan kian transparan dan semakin terasa menggigit. Main sikat dan kuras tanpa tedeng dan aling-aling semakin menggelora dan memanas. Sampai-sampai para mahasiswa harus kembali merasa wajib berorentasi turun kejalanan untuk menggulirkan apa yang dinamakan “reformasi ke-2 dalam era pembaharuan”.

Harus diakui, dalam euforia reformasi, demokrasi kita memang masih elitis dan belum bisa berdiri tegak dengan sendirinya. seakan-akan, reformasi sedang ada di pendulum ketidakpastian. Dalam arti, “”pemerintahan baru pada taraf dari rakyat, namun belum untuk rakyat””. Karenanya, elite politik “tidak merasa” perlu bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Akibatnya, demokrasi kian diselipi egoisme kelompok yang berorientasi pada kekuasaan semata.

Saya rasa, tentu kita tidak setuju bila jalan keluarnya harus kembali ke zaman represif “nan primitif”, seperti pada masa Orde Lama atau Orde Baru. Bila demikian, tentu tidak ada jalan lain yang lebih murah meriah kecuali kembalikan demokrasi ke jalur yang sebenarnya. Demokrasi dengan disiplin yang konsisten dengan idealisme ‘pemerintahan dari untuk rakyat’. Ini memang bukan pekerjaan mudah. Setidaknya, dibutuhkan kepemimpinan yang benar-benar benar didukung oleh rakyat. Bukan dari hasil akal-akalan. Pemerintahan nan hanya akal-akalan dimaksud dalam identifikasi, Pemerintah yang hanya mementingkan hak pribadi dengan dalih berpihak pada rakyat. Padahal (masih dengan alasan usang) adanya kompensasi yang masuk kantong pribadi.

Demokrasi yang dijalankan tanpa tanggung jawab hanya membuahkan anarkis dan kekacauan dalam konteks kerakyatan. Pemerintah yang menjalankan demokrasi tanpa tanggung jawab hanyalah mampu untuk lempar batu sembunyi tangan seterusnya berkong-kolingkong seputar hak-hak kaum alas kaki.

Walaupun demikian para diktator-diktator yang demikian “sesekali” selayaknyalah menyelamatkan wajah bangsa ini. Tentu saja jika kita berpatok pada sepetik pidatonya, Drs M. Hatta yang “berkoar” tentang diktator kadang-kadang perlu juga untuk menyelamatkan negara dari kekacauan. Akan tetapi, harus disadari bahwa kehendak masa hanya dapat dijalankan dengan baik dan selamat oleh orang yang bermoral, sekaligus memiliki keberanian bertindak dengan tanggung jawab, serta mempunyai kecakapan luar biasa untuk mengatur dan mengurus’. Pastinya, kita harus mendalami dan menguras otak untuk mengetahui hal apa yang berkecamuk dipikiran sang diktator.

Dari sepenggalan pidato tersebut, tentu (menurut saya) bukan berarti Hatta mendukung diktator dalam arti sebenarnya. Dwitunggal Soekarno-Hatta pecah karena Soekarno berubah menjadi diktator (masih menurut saya). Namun, sebagai negarawan yang mau belajar dari sejarah, Hatta menyadari bahwa demokrasi bisa gagal bukan karena pembawaannya, tetapi karena lemahnya tanggung jawab pemimpin kepada rakyat.

Dalam konteks Indonesia sekarang, tentu kita sepakat bahwa masa transisi yang berkepanjangan harus segera diakhiri. Jalan keluarnya tentu bukan dengan meneruskan “tradisi diktator” tanpa disiplin, juga bukan dengan kemenangan partai besar dalam pemilu maupun kemenangan calon independent atau apalah yang berhubungan dengan pemilihan “wakil rakyat” seperti yang harus kita terima saat ini. Melainkan, tampilnya kepemimpinan non diktatorial yang terbukti mampu memimpin masyarakat dalam era kehidupan yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menutup mata kalau reformasi yang kita jalankan hingga saat ini belum terkoordinir dengan baik. Full reformation masih sebatas angan dan hanya sebagai nyanyian nina bobok penghantar tidur. Namun, haruskah kita terus meratapi nasib dan membiarkan kondisi “bertele-tele” demikian. Haruskah kita biarkan itu semua menggerogoti urat nadi arah labuh bangsa kita. Pulangkan semua tanya itu ke hati kita masing-masing karena nasib bangsa ini ada pada tangan kita bukan orang lain apalagi TAKDIR..!!!. (**)

Iklan