SAAT pemerintah pada tahun 2005 melalui Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo memutuskan pelaksanaan ujian secara nasional untuk menentukan kelulusan siswa-dengan mengubah namanya dari ujian akhir nasional alias UAN menjadi ujian nasional atau UN-hampir seluruh masyarakat pendidikan negeri ini tertegun tegak. Mengapa tidak? (Disudut ini saya cuma ingin numpang mengeluarkan sedikit uneg saya, tapi jangan ragu, saya tentu tidak akan menulis bak seorang pakar dari universitas berkelas. Apalagi berkomentar panjang lebar seperti politisi dan para pembesar.) Meski sudah pernah dinyatakan evaluasi akan dipulangkan ke tangan guru atau sekolah sesuai Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan mendapat kecaman dari DPR serta Koalisi Pendidikan, pemerintah tetap saja kreatif dalam melahirkan kebijakan yang tak bijak. Walaupun demikian, proses pembelajaran dan belajar memahami setiap kejadian tentu tidak akan bisa dihentikan. Selembar benang merah dari keputusan melaksanakan UN, yang tetap melekat di hati pelajar Indonesia, bukannya membuat para pelajar itu senang tapi malah membuat mereka akan merasa menderita oleh tuntunan nilai-nilai yang harus mereka capai. Di satu sisi, pemerintah ingin mengukur keberhasilan peserta didik pada setiap akhir tingkatan pendidikan. Tetapi, di sisi lain, peserta didik merasa terbelenggu dan merasa keringat mereka selama 12 tahun berkecimpung di dunia pendidikan terbuang sudah, bagaimana tidak dalam rentan waktu yang mereka habiskan ujung-ujungnya hanya ditentuakan lewat 3 hari saja, terus kalau nasib baik tak berpihak pada mereka lantas keringat yang mereka keluarkan selama ini harus di bayar dengan apa. Dalam hal ini, tampaknya benar tulisan budayawan Jakob Sumardjo, “Paradoks Manusia Indonesia” bahwa orang Indonesia sulit dipegang “ekor”-nya karena ekor kadang jadi kepala. Serba paradoks, kontradiksi dalam dirinya sendiri. Kalau ya, tidak mengatakan ya. Kalau tidak, enggan mengatakan tidak. Jadi, setuju atau tidak? Ya bagaimana nanti sajalah. Bukan hitam bukan putih, tetapi abu-abu. Dengan abu-abu, ia bisa berkelit ke hitam dan bisa berpindah ke putih. TIDAK perlu, memang, menyoal A sampai Z tulisan Jakob Sumardjo. Sebab, pertanyaan yang muncul sekarang, beginikah cara pemerintah mencerdaskan anak bangsa? Melanggar ucapan yang pernah dilontarkan, lantas mengambil alih evaluasi hasil belajar para pelajar? Padahal, Pasal 58 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas jelas menyebutkan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan pendidik. Itu dimaksudkan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Namun, Pak Menteri, mengapa UU itu dilanggar? Sudah begitu tipiskah penghormatan terhadap guru dan kalangan pendidik sehingga dengan dalih standardisasi mutu, kemerdekaan kaum “Oemar Bakrie” secara tidak langsung mulai dikebiri? KEMBALI pada persoalan UN, meski Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Indra Djati Sidi mengatakan tidak akan menggunakan lagi tabel konversi nilai yang sempat meresahkan masyarakat pada UAN 2004, dan menggantinya dengan soal berspektrum atau bervariasi dalam tiga tingkat kesulitan: sulit, sedang, dan murah. hal tersebut belum bisa menghilangkan praktik manipulasi, ketidakjujuran, dan ketidaktransparanan, serbagaimana yang terjadi pada UN yang sudah terlewati dahulunya bukan tak mungkin pada UN tahun ini juga akan berulang kecurangan-kecurangan tersebut. Sebab, semua pihak-baik para siswa, guru, sekolah, maupun pemerintah daerah-tentu tidak mau kehilangan muka dengan rendahnya angka kelulusan. Alhasil, berbagai upaya ditempuh agar bisa lulus. Akhirnya, ya, sama saja dengan pembohongan. Pendidikan bermutu baru sebatas impian belaka. Terhadap hal itu, lebih baik kita suruk saja segala buruk sangka, yakni dengan tetap mengedepankan kekhawatiran, bahwa sikap pemerintah yang cenderung Ambivalen. Bukankah sikap semacam ini bakal menciptakan generasi dengan jiwa lebih mendua, suka mangkir janji, dan merampas hak orang lain? Kita tidak usah hujat siapa-siapa bila esok atau lusa Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota-juga para Wakil Rakyat kita-memamah uang negara serta menginjak-injak hak kaum jelata. Sebab, secara tak langsung kita telah merampas hak guru dan mengkhianati undang-undang negara. Jangan pula menyalahkan petani, pedagang, buruh, dan kaum kecil masa depan bila mereka melangkahi peraturan dan bersikap tidak terdidik. Karena, sekarang kita telah memberikan pendidikan tidak mendidik. Berangkat dari sini, tidak ada salahnya apabila pemerintah (Mendiknas) mengkaji ulang keputusan pelaksanaan UN. Ibarat sebuah kendaraan umum yang akan tabrakan dan merenggut banyak korban jiwa, tentu masih ada waktu bagi sang sopir untuk menghentikan laju kecepatan. Asal ia tidak gagah-gagahan dan selalu peka dengan jerit penumpang. Selanjutnya, jangan cekcoki para siswa harapan penyambung tongkat estafet bangsa ini dengan sesuatu yang sesungguhnya teramat rancu bila dikerjakan. Pendidikan tidak harus kita lewati dengan soal-soal ujian atau evaluasi mendebarkan. Karena, kemampuan (life skill) dan kompetensi di tengah masyarakat ternyata lebih penting dari semua itu. Perlu juga diingat, “si culun nan cerdas” Albert Einstein pernah mengatakan, imajinasi lebih berharga dari sekadar ilmu pasti. Jadi, buat apa terikat dengan evaluasi angka-angka, sementara isi hati dan kepala kosong belaka?, Entahlah, kurena terlalu lama memikirkan hal yang tak berujung ini, perlahan tapi pasti denyut-denyut kesakitan makin keras menggedor syaraf otak kiri saya, dan saya anjurkan pada anda yang jikalau masih menyimpan tanya akan polemik UN, lebih baik segera pendam atau sekalian di buang dari benak anda, karna anda akan seperti saya yang “kesakitan” setelah memikirkannya, toh yang namanya UN akan tetap berjalan sampai nanti sang penguasa yang telah mempatenkan UN itu sendiri sudah bosan dengan kebijakannya tersebut. Lantas pada siapa tanya akan dilayangkan, apakah harus “Rumput yang bergoyang” yang akan menjawabnya?.(****)

Iklan